TEKNOLOG PEMBELAJARAN dan DESENTRALISASI BERBALUT OTONOMI DAERAH POTENSI YANG TAK TERSENTUH

15 02 2010

PENGANTAR
Undang-undang Dasar 1945 yang sudah diubah sebanyak 4 kali menyiratkan adanya suatu dinamika akibat tanggapan terhadap perkembangan zaman. Termasuk pasal tentang pendidikan tidak luput dari amandemen. Bab XIII UUD ‘45 yang membidangi Pendidikan dan Kebudayaan, pada pasal 31 (5) berbunyi “ Pemerintah memajukan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan menunjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia “ [A4] . Ini berarti peran dan tanggung jawab pemerintah amatlah besar untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Entah bagaimana pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri ini, tatkala Human Development Index (HDI) yang dilaporkan tahuan 2003 menempatkan Indonesia di urutan 112 (0,682) dari 175 Negara. Posisi ini jauh di bawah Singapura yang ada di posisi ke-28 (0,888); Brunei Darussalam ke-31 (0,872); Malaysia ke-58 (0,790); Thailand ke-74 (0,768); dan Philipina ke-85 (0,751).

Betapa mengenaskan bukan! Dengan kondisi yang demikian gambaran masyarakat kita yang maju, sejahtera seperti kita lami sekarang masih sangat jauh dari amanat UUD 1945.
Pemerintah sebagai pengambil kebijakan (regulator) bekerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat untuk memajukan Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan di negeri ini masih carut-marut. Setiap pergantian petinggi negara secara otomatis penggantian juga terjadi pada regulasi publik termasuk kebijakan dibidang pendidikan. Kita pernah mendengar pembangungan jangka pendek, menengah dan Panjang di era orde lama disebut Repelita.

Dengan dokumen yang telah dibuat oleh orba setidaknya masyarakat dapat membaca kira-kira kemana arah pembangunan yang dicanangkan lima tahun kedepan, atau rencana setiap 5 tahun kedepan serta 25 tahun kedepan yang merupakan akomulasi dari rencana lima tahunan yang disebut pembangunan jangka menengah. Mantan Presiden kita yang ke tiga, Prof.Dr. B.J. Habibie dalam suatu acara di televisi swasta bulan Januari 2008, mengusulkan pada presiden terpilih untuk menghidupkan kembali Repelita.

Entah usul ini ditanggapi atau tidak yang jelas presiden RI yang sekarang sudah terpilih, yang juga baru mengumumkan 100 hari kinerja kabinet mengklaim dengan tingkat keberhasilan 90%.
Pemerintah dan Dewan pastinya serta tentunya pula sudah berpengalaman untuk mencermati masalah-masalah pendidikan. Pendidikan hanyalah salah satu dari kawasan masalah yang harus dicarikan solusinya. Masalah pendidikan juga tidak berdiri-sendiri. Artinya masalah yang terjadi pada bidang pendidikan bisa disebabkan oleh faktor- faktor yang lain. Kontribusi faktor geografis, keamanan, sumber daya manusia yang masih lemah secara langsung dan tidak langsung membuat sektor pendidikan tidak bebas dari imbas masalah dibidang geografi, keamanan dan sumber daya manusia tersebut.

DESENTRALISASI PINTU OTONOMI
Masalah geografis, diakui Indonesia merupakan daerah yang sangat luas. Luasnya daerah Indonesia sangat rentan dengan masalah-masalah keamanan seperti konflik yang menyebabkan suasana tidak kondusif untuk melaksanakan dan menciptakan suasana pendidikan (belajar) yang nyaman. Munculnya isu desintgrasi di beberapa daerah di Indonesia, protes pada pemerintah pusat yang tidak adil sampai sekarang masih terus berlangsung. Upaya untuk meminimalisasi rasa tidak adil ini pemerintah tentunga dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-undang No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah, disusul UU No. 25/1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, serta lahirnya UU No. 25/2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Berselang waktu 4 tahun lahirnya UU No. 25/1999 dinyatakan tidak berlaku setelah disahkannya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dari republik ini merdeka sampai orde baru, memang pusat ( Jakarta) menjadi super power bagi daerah-daerah. Super powernya Pusat ( Jakarta ) memang menimbulkan kecemburuan sampai ke ubun-ubun bagi daerah-daerah yang kekayaan alamnya dikeruk habis. Sedang daerah dimana pengerukan besaran-besaran terjadi hanya mendapat ampas-ampas dan kerusakan lingkungan yang membutuhkan puluhan tahun untuk mengembalikan pada posisi yang normal. Kalau kembali sama persis sesuai kondisi semula rasanya mustahil. Itikad baik pemerintah pusat untuk mengobati ketidakseimbangan inilah melalui Undang undang Pemerintahan Daerah atau lebih dikenal dengan otonomi Daerah diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang selama ini di demontrasikankan tak henti-hentinya.

KEBIJAKAN PENDIDIKAN PUSAT DI DAERAH OTONOMI
Pemerintah pada bidang pendidikan sebagaimana diamatkan dalam pasal 31 (3) UUD 1945 telah melakukan antisipasi terhadap perkembangan zaman seiring dengan paradigma perluasan wewenang ke daerah dengan undang-undang no. 20 tahun 2003 yang dikenal dengan Undang –Undang Sistem Pendidikan Nasional. Upaya pemerintah untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia rupanya dimulai dari landasan yuridis formal. Produk-produk yuridis formal menyangkut pendidikan di Indonesia yang ada sebelumnya tidak mampu dan tidak aspiratif lagi dengan kondisi masyarakat dan dunia global kedepan. Oleh kerena itu, pemerintah dalam mengimplementasikan Undang-undang Sisdiknas digawangi oleh serangkaian standar-standar untuk memudahkan pelaksanaanya dilapangan, disamping ada tujuan baku dalam tataran implementasi undang –undang sisdiknas.

Satu hal yang bisa oleh masyarakat awam dengan mudah mengukur bagaimana muka pendidikan di Indonesia adalah melalui Mutu Pendidikan. Atau ada anggapan begitu anak-anaknya menyelesaikan program srata 1 otomatis S1nya ini bisa dengan mudah anak-anaknya mendapat pekerjaan. Namun apa fakta yang dihadapai masyarakat sekarang. Masyarakat mungkin bertanya dengan sederhana bagaimana mutu pendidikan seharusnya mampu menjawab persoalan-persoalan untuk hidup dan kehidupan. Inilah yang menjadi inti dari seluruh proses pendidikan yang bersistem itu.

Sistem pendidkan nasional seperti yang diamanatkan UUD ’45 pasal 31(3) sehingga lahir UU Sisdiknas yang pelaksanaan kentuan UU ini ada PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, masih memerlukan waktu yang panjang untuk membuktikan ampuhnya sistem pendidikan ini.

Ilustrasi yang bagus dianalogikan oleh Dr. Ordones mengenai kelambanan pendidikan. Ia mengatakan, seseorang yang mengungjungi sebuah bank disaat ini, ia segera melihat perubahan yang terjadi dibandingkan dengan bank yang dikunjungi 20 tahun yang lalu. Sekarang ada ATM, internet banking, semua serba online. Tetapi, sesorang yang berkunjung ke sebuah perguruan tinggi 20 tahun yang lalu dan kembali di penghujung abab ke 20 tidak melihat perubahannya secara mencolok. Karena itu ia mengatakan bahwa, peguruan tinggi jangan sibuk membangun gedung atau membuat program gelar baru. Dalam lima tahun mendatang mahasiswa bukannya disibukkan dengan search informasi, tetapi memfilter informasi yang begitu banyak yang membuat orang kewalahan memilih. Menyitir pendapar DR. Carneiro ,materi pembelajaran bukan saja informasi tetapi budaya yang hidup (living kultura) dan tradisi etika.
Upaya pemerintah untuk selalu berusaha dengan keras meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia di era desentralisasi selalu disikapi dengan ketidak pahaman akan alur dan sinergi antar lembaga. Konteks yuridis formal pendidikan beserta produk-produknya yang merupakan produk pusat dalam takaran implementasinya terjadi ketidak sinkronan. Ketidaksinkronan ini karena pemahaman yang masih kabur.
Gaung reformasi diawali pada tahun 1997 berhasil dengan tumbangnya pemerintahan orde baru. Di era reformasi berbagai upaya perbaikan untuk memenuhi tuntutan reformasi disegala bidang, termasuk dibidang pendidikan dan pemerintahan daerah. Reformasi di tubuh pemerintahan daerah berpayung hukum dengan UU No. 32/2004. Dengan payung hukum ini desentralisasi sudah terjadi. Di lain pihak pemerintah mengeluarkan UU Sisdiknas yang implementasinya oleh pemerintah Daerah (Propinsi dan kabupaten). Kita tahu bahwa Sekolah di Indonesia dalam teritorialnya ada di daerah. Daerah sendiri dengan payung UU yang baru diberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai daerah otonom. Namun sering terjadi pemahaman otonomi oleh sebagian kalangan termasuk pejabat kurang menguasai apa yang menjadi kebutuhan daerahnya? Bahkan kadang-kadang tidak aspiratif terhadap fenomena yang terjadi dibidang pendidikan.

Contohnya, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya sendiri? Padahal pemerintah sudah membantu dengan dana BOS, tawaran dengan pola manajemen sekolah berbasis masyarakat, dukungan dengan payung hukum, meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Dalam beberapa segi, keengganan pemerintah daerah seperti tampak pada :
1. Pergerseran paradigma pendidikan dari bikrokatik-sentralistik ke desentralistik – profesional yang selaras dengan roh desentralisasi tidak dipahami dengan baik oleh pelaku di daerah.
2. Mutu pendidikan (anak didik) berpayung hukum PP 19/2005 membutuhkan keputusan yang inovatif-kreatif disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah belum dipandang sebagai keputusan maha penting jika dibandingkan dengan keputusan politis. Sering terjadi keputusan dibidang pendidikan diambil untuk mendukung keputusan politis.
3. Upaya pemerintah daerah barus sebatas “menunggu petunjuk” oleh karena itu inovasi dibidang pendidikan berputar di tempat itu saja.
4. Peningkatan mutu pendidikan seperti diamanatkan PP No.19 dapat dicapai dengan suatu kegiatan bersistem, artinya semua faktor harus diselesaikan dengan baik.
Kegamangan dalam tindak inovasi untuk berpikir kreatif atas solusi anak-anak yang sedang belajar menuju mutu pendidikan yang lebih baik akan terus terkontaminasi dan berputar-putar didaerah abu-abu. Suatu daerah yang saya istilahkan dengan tidak beraninya pemerintah daerah berinovasi. Kegagalan inovasi ini memang karena kemampuan untuk menemukan apa yang sebenarnya harus diperbaiki tidak didentifikasi dengan jelas. Sebutkan saja misalnya tidak terjamahnya peran Teknologi Pembelajaran sebagai salah usaha upaya yang diperdayakan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Tidak terjamahnya ini bisa dilihat oleh ketidak tahuan pemerintah daerah akan program studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran yang berakumulasi pada tidak tertampungnya tamatan Teknologi Pendidikan/Pembelajaran pada formasi penerimaan pegawai negeri di negeri ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Diera otonomi daerah yang desentralistik ini perintah daerah/kabupaten kurang tanggap akan keberadaan lembaga yang memiliki metode dan cara dalam menangani masalah pembelajaran di sekolah-sekolah.

Ironis memamg ketika permasalahan belajar anak didik seharusnya bisa diatasi dengan sebuah teknik atau cara atau teknologi, lalu pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada Siapa yang kompeten dibidang ini. Pemerintah memang kita maklumi tidak mengenal setiap teritorial kabupaten dengan rinci. Namun pemerintah kabupaten secara teoritis hapal betul tentang potensi dan masalah daerahnya. Oleh karena itu mestinya siapa yang berkompeten dan mempunyai cara untuk ikut andil dalam mencari ide kratif tentang bagaimana seharusnya anak-anak belajar, sekali lagi seharusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.
Berbagai produk hukum dibidang pendidikan telah diglontorkan, daerah diberikan otonomi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalah pendidikan, termasuk gayut dengan keputusan-keputusan yang bisa diputuskan, nah lalu apa yang terjadi ! Secara riil yang terjadi adalah pergantian presiden terjadi pergantian kebijakan. Jarang untuk meneruskan kebijakan sebelumnya, hal ini terjadi apa karena sistem di negara kita seperti ini atau rasa arogansi untuk tidak menggunakan kebijakan kaum pendahulunya. Sehingga terhadap kebijakan yang telah dibuat tidak pernah sampai tuntas untuk dikerjakan. Jika demikian, lebih kurangnya kebijakan ini belum sempat dianalisis sudah diganti. Tawaran produk kebijakan masa lalu begitu pergantian pemimpin dianggap usang. Padahal tidak semuanya usang. Tawaran untuk masalah pendidikan di era otonomi dengan desentraslisasinya tidak mengharuskan untuk mengusangkan produk hukum yang lama.

Lebih-lebih terhadap tawaran analisis dan pemecahan masalah pendidikan. Memahami tulisan saudara Gunawan ( Anggota Komisi Pengembangan Senat UNY) dalam usulan analisis pemecahan masalah pendidikan mengutarakan : apapun yang menjadi pesan bangsa, baik yang bersumber dari UUD 45, GBHN, IMTAQ, serta IPTEK dan berbentuk pesan-pesan pengetahuan, keterampilan, sikap apapun dapat diakomodasikan dalam suatu sistem yang sinergis, yang menekankan rantai operasionalisasi pencapaian tujuan mulai dari Tujuan Pendidikan Nasional hingga secara bertahap dan berkelanjutan diturunkan menjadi tujuan-tujuan antara yang lebih kecil yang memang dengan segaja dan implisit diturunkan dari tujuan nasional. Oleh karena itu menurut hukum prerekuisitas antara tujuan antara yang lebih kecil dengan tujuan antara yang lebih besar harus benar-benar dipenuhi, agar pencapaian tujuan secara keseluruhan benar-benar membentuk sistem pencapaian pendidikan nasional.
Gaung reformasi diawali pada tahun 1997 berhasil dengan tumbangnya pemerintahan orde baru. Di era reformasi berbagai upaya perbaikan untuk memenuhi tuntutan reformasi disegala bidang, termasuk dibidang pendidikan dan pemerintahan daerah.

Reformasi di tubuh pemerintahan daerah berpayung hukum dengan UU No. 32/2004. Dengan payung hukum ini desentralisasi sudah terjadi. Di lain pihak pemerintah mengeluarkan UU Sisdiknas yang implementasinya oleh pemerintah Daerah (Propinsi dan kabupaten). Kita tahu bahwa Sekolah di Indonesia dalam teritorialnya ada di daerah. Daerah sendiri dengan payung UU yang baru diberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar sebagai daerah otonom. Namun sering terjadi pemahaman otonomi oleh sebagian kalangan termasuk pejabat kurang menguasai apa yang menjadi kebutuhan daerahnya? Bahkan kadang-kadang tidak aspiratif terhadap fenomena yang terjadi dibidang pendidikan. Contohnya, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya sendiri? Padahal pemerintah sudah membantu dengan dana BOS, tawaran dengan pola manajemen sekolah berbasis masyarakat, dukungan dengan payung hukum, meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi. Dalam beberapa segi, keengganan pemerintah daerah seperti tampak pada :
1. Pergerseran paradigma pendidikan dari bikrokatik-sentralistik ke desentralistik – profesional yang selaras dengan roh desentralisasi tidak dipahami dengan baik oleh pelaku di daerah.
2. Mutu pendidikan (anak didik) berpayung hukum PP 19/2005 membutuhkan keputusan yang inovatif-kreatif disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah belum dipandang sebagai keputusan maha penting jika dibandingkan dengan keputusan politis. Sering terjadi keputusan dibidang pendidikan diambil untuk mendukung keputusan politis.
3. Upaya pemerintah daerah barus sebatas “menunggu petunjuk” oleh karena itu inovasi dibidang pendidikan berputar di tempat itu saja.
4. Peningkatan mutu pendidikan seperti diamanatkan PP No.19 dapat dicapai dengan suatu kegiatan bersistem, artinya semua faktor harus diselesaikan dengan baik.
Kegamangan dalam tindak inovasi untuk berpikir kreatif atas solusi anak-anak yang sedang belajar menuju mutu pendidikan yang lebih baik akan terus terkontaminasi dan berputar-putar didaerah abu-abu. Suatu daerah yang saya istilahkan dengan tidak beraninya pemerintah daerah berinovasi. Kegagalan inovasi ini memang karena kemampuan untuk menemukan apa yang sebenarnya harus diperbaiki tidak didentifikasi dengan jelas. Sebutkan saja misalnya tidak terjamahnya peran Teknologi Pembelajaran sebagai salah usaha upaya yang diperdayakan untuk memperbaiki mutu pendidikan di Indonesia. Tidak terjamahnya ini bisa dilihat oleh ketidak tahuan pemerintah daerah akan program studi Teknologi Pendidikan/Pembelajaran yang berakumulasi pada tidak tertampungnya tamatan Teknologi Pendidikan/Pembelajaran pada formasi penerimaan pegawai negeri di negeri ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Diera otonomi daerah yang desentralistik ini perintah daerah/kabupaten kurang tanggap akan keberadaan lembaga yang memiliki metode dan cara dalam menangani masalah pembelajaran di sekolah-sekolah. Ironis memamg ketika permasalahan belajar anak didik seharusnya bisa diatasi dengan sebuah teknik atau cara atau teknologi, lalu pemerintah tidak memberikan kesempatan kepada Siapa yang kompeten dibidang ini. Pemerintah memang kita maklumi tidak mengenal setiap teritorial kabupaten dengan rinci. Namun pemerintah kabupaten secara teoritis hapal betul tentang potensi dan masalah daerahnya. Oleh karena itu mestinya siapa yang berkompeten dan mempunyai cara untuk ikut andil dalam mencari ide kratif tentang bagaimana seharusnya anak-anak belajar, sekali lagi seharusnya bisa dikomunikasikan dengan pihak-pihak terkait.
Berbagai produk hukum dibidang pendidikan telah diglontorkan, daerah diberikan otonomi untuk mengidentifikasi kebutuhan dan permasalah pendidikan, termasuk gayut dengan keputusan-keputusan yang bisa diputuskan, nah lalu apa yang terjadi ! Secara riil yang terjadi adalah pergantian presiden terjadi pergantian kebijakan. Jarang untuk meneruskan kebijakan sebelumnya, hal ini terjadi apa karena sistem di negara kita seperti ini atau rasa arogansi untuk tidak menggunakan kebijakan kaum pendahulunya. Sehingga terhadap kebijakan yang telah dibuat tidak pernah sampai tuntas untuk dikerjakan. Jika demikian, lebih kurangnya kebijakan ini belum sempat dianalisis sudah diganti. Tawaran produk kebijakan masa lalu begitu pergantian pemimpin dianggap usang. Padahal tidak semuanya usang. Tawaran untuk masalah pendidikan di era otonomi dengan desentraslisasinya tidak mengharuskan untuk mengusangkan produk hukum yang lama. Lebih-lebih terhadap tawaran analisis dan pemecahan masalah pendidikan. Memahami tulisan saudara Gunawan ( Anggota Komisi Pengembangan Senat UNY) dalam usulan analisis pemecahan masalah pendidikan mengutarakan : apapun yang menjadi pesan bangsa, baik yang bersumber dari UUD 45, GBHN, IMTAQ, serta IPTEK dan berbentuk pesan-pesan pengetahuan, keterampilan, sikap apapun dapat diakomodasikan dalam suatu sistem yang sinergis, yang menekankan rantai operasionalisasi pencapaian tujuan mulai dari Tujuan Pendidikan Nasional hingga secara bertahap dan berkelanjutan diturunkan menjadi tujuan-tujuan antara yang lebih kecil yang memang dengan segaja dan implisit diturunkan dari tujuan nasional. Oleh karena itu menurut hukum prerekuisitas antara tujuan antara yang lebih kecil dengan tujuan antara yang lebih besar harus benar-benar dipenuhi, agar pencapaian tujuan secara keseluruhan benar-benar membentuk sistem pencapaian pendidikan nasional.

Usul saudara Gunawan ini diera otonomi daerah dan paradigma baru pendidikan nasional dengan undang-undang sistem pendidikan nasional menjadi kurang relevan lagi, mengingat sudah keluarnya standar nasional pendidikan yang memuat delapan standar, yaitu : 1)Standar isi, 2)Standar Proses, 3) standar Kompetensi Lulusan, 4) Standar Sarana & Prasarana, 5) standar Pengelolaan, 6)standar pengawasan, 7)standar Pembiayaan, dan 8) standar Evaluasi . Menurut pandangan saya, substansi ide ini masih relevan terutama berkaitan dengan upaya yang inovatif untuk mewujudkan mutu pendidikan dari proses belajar. Diera pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan apakah model ini bisa ditelaah lebih mendalam?

Teknologi Pembelajaran di Era Desentralisasi.
Ide pokok dari tulisan ini adalah untuk menyoroti bahwa dengan desentraliasi yang sedang kita jalani ini, dan reformasi dibidang pendidikan dengan berbagai produk hukumnya, pelaku desentralisasi di daerah tidak melihat potensi profesi teknolog pembelajaran dalam rangka membantu memecahkan masalah pembelajaran. Wawancara penulis dengan Badan Kepegawaian Daerah di Denpasar, Badung dan Singaraja potensi serta profesi Teknologi Pembelajaran tidak diketahui bidang garapannya .

Namun ketika mereka kita tanya apakah pernah melihat anak-anak belajar menggunakan media selain buku, jawabannya menyakinkan ! bahwa katanya anak-anak sekarang sudah bisa belajar lewat CD Interaktif, telivisi bahkan internet. Lebih lanjut ketika ditanya apakah perlu anak-anak perlu diberikan cara dan metode baru dalam belajar yang lebih berkesan dengan konsep belajar sambil bermain (edutainment), sekali lagi penulis mendapatkan jawabannya yang tegas, yaitu Ya! Lalu dimana letak ketidak pahaman pelaku desentralisasi akan profesi Teknolog Pembelajaran. Ketika pertanyaan pamungkas penulis ajukan kepada BKD, mengapa Daerah tidak memberikan jatah bagi lulusan Teknologi Pembelajaran, jawabannya beliau-beliau ini adalah 1) Tidak ada usul dari Dinas pendidikan ( sekolah-sekolah) yang memerlukan Teknolog Pembelajaran, 2) belum ada payung hukum yang melandasi untuk mengangkat tenaga Teknolog Pembelajaran.
Keberadaan Teknolog Pembelajaran di luar Indonesia , khsususnya di Amerika sampai seperti sekarang ini telah melalui proses yang panjang, yakni mulai sejak tahun 1960. Untuk Indonesia dikala itu mulai dipersiapkan tenaga untuk mengembangkan strategi pembelajaran alternatif dengan dikirimkannya sejumlah tenaga Indonesia keluar negeri. Tenaga ini diberi tugas untuk mendidik dan mempersiapkan tenaga dalam negeri sendiri sebagai modal dasar untuk pengembangan Teknologi Pembelajaran lebih lanjut . Tenaga ini dididik tidak menguasai teaching subjects, melainkan bekerjasama dengan subject specialist dalam suatu tim untuk mengembangkan sistem pembelajaran pada lapis mikro (kelas), meso (institusi) dan makro (sistem pendidikan nasional).
Definisi resmi dari asosiasi Komunikasi dan Teknologi Pendidikan tentang Teknologi Pendidikan/Pembelajaran dikeluarkan pada tahun 1977. Walaupun demikian pada tahun 1963 definisi oleh AECT dirumuskan definisi pertama, begitu juga tahun 1970 definisi teknologi pendidikan di rumuskan kembali oleh Komisi Teknologi Pembelajaran Amerika, lalu pada tahun 1971 juga dirumuskan definisi versi Mackenzie dan Eraut, berlanjut perumusan kembali oleh AECT tahun 1971, 1972, dan secara resmi dipublikasikan pada tahun 1977. Perumusan dan diskusi setelah tahun 1977 mengalami perkembangan yang sangat inten, sehingga pada tahun 1994 dipublikasikan definisi teknologi pendidikan/pembelajaran yang di Indonesia masih menggunakan definisi ini. Menurut definisi tahun 1994 Teknologi Pendidikan/Pembelajaran adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan dan penilaian proses dan sumber belajar . Yang mana komponen-komponen dari definisi ini dilustrasikan pada gambar dibawah ;

Mencermati komponen-komponen dari masing-masing domain Teknologi Pendidikan merupakan keniscayaan peningkatan mutu pembelajaran tanpa melibatkan teknolog pembelajaran, yang dalam era otonomi daerah seiring dengan paradigma baru pendidikan nasional tidak terkakomodasi pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah yang menjadi urusan pemerintah sesuai amanat UU No. 32/2004 sebagaimana telah dua kali berubah terkahir dengan UU Nomor 12 tahun 2008.
Seharusnya pemerintah daerah berani mengambil keputusan untuk mengkondisikan tenaga-tenaga Teknologi Pembelajaran dalam upaya untuk membantu memecahkan masalah-masalah belajar. Mengapa harus berani? Seiring penguatan kapasitas manajemen pemerintah Daerah sebelum diberlakukannya otonomi daerah kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pendidikan terbatas untuk tingkat sekolah dasar. Namun tidak demikian setelah diberlakukannya otonomi daerah maka pemerintah daerah menangani sebagian besar urusan pendidikan mulai tingkat dasar dan menengah bahkan beberapa daerah sampai pada perguruan tinggi. Oleh karena itu pemda melalui Dinas Pendidikan telah cukup memiliki modal kemampuan untuk mengemban tugas-tugas baru tersebut. Sehingga yang seharusnya dilakukan adalah penguatan kapasitas Pemda/Dinas pendidikan untuk mengelola pendidikan didaerahnya .
Mencermati pendapat Burki (et.al,1990) menguraikan aspek-aspek pendidikan yang dapat disentralisasikan adalah : 1) sistem pembelajaran, 2)manajemen personalia, 3)perencanaan dan Struktur, dan )sumber daya.
Sehingga mencermati kedua hal diatas saya berpendapat asumsi dasar dasar untuk mendayagunakan teknologi pembelajaran pada setiap jenjang sesuai kewenangan otonomi daerah dirasa cukup. Kecukupan ini juga diperkuat dengan surat Peraturan menteri negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. PER /2/M.Pan/3/2009 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran dan Angka Kreditnya.

——————————————–

Penulis : Gde Putu Arya Oka, dipresentasikan untuk Prof.Dr. N. Dantes

Kode A4 berarti teks pasal ini dirubah pada amandemen yang keempat.
Prof. Dr. H. ENDANG KOMARA, M.Si, DINAMIKA PENDIDIKAN DALAM MENGHADAPI TANTANGAN GLOBAL
Bali Post, tanggal 5 Januari 2010
Wuri Soedjatmiko.2000. “Pendidikan Tinggi dan demokrasi” dalam Sindhunata (ed.).Menggagas Pardigma Baru Pendidikan,Demokratisasi,otonomi,civil society,globalisasi.Jakarta:Kanisius
Ibid, hal-55
Gunawan dalam Diana Novista Munir.2000. Pendidikan dan Demokrasi, usul disampaikan pada rapat senat UNY
Wawancara dilakukan oleh Gde Putu Arya Oka pada bulan Februari 2009 saat penerjunan mahasiswa TP Magang di BKD se-Bali
Prof.Dr.Yusufhadi Miarso,M.Sc.2004.Menyemai Benih Teknologi Pendidikan.Jakarta :Pustekkom Diknas
Barbara B.Seels & Rita C.Richey.1994.Instructional technology:The Definition and Domain of The Field,terjemahan oleh Dra Dewi S.Prawiradilaga,dkk.Jakarta.UNJ Press
Didaptasi dari independent Teknologi Pendidikan Blog dapat diakses pada url https://tpundiksha.wordpress.com
Pokja Filosofi Pendidikan.2001.Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah. Dalam Dr.Fasli Jalal (Eds.).Jakarta:Adicita
Ibid.Hal-420


Aksi

Information

5 responses

15 02 2010
I Kadek Suartama

artikel yang bagus untuk mengkritisi regulasi dan pelaksanaan sistem pendidikan, memang benar sangat diperlukan implementasi teknologi pendidikan dalam sistem pendidikan kita saat ini

20 02 2010
undikshatp

Trim Bli Kadek

4 03 2010
I Dewa Kade Tastra

Pak Kadek apa kabar, smoga terus semangat berjuang demi masa depan keluarga, almamater, dan bumi nusantara yang kita cintai.

8 03 2010
Didik Firmansyah, S.Pd

sukses selalu buat TP, tetep berjuang

20 03 2010
ridho

tulisan yg sangat menarik…
mengingat masih simpang siurnya ranah Teknologi Pendidikan saat ini….
namun….saya masih tetap percaya….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s




%d blogger menyukai ini: